Pemerintah menegaskan THR tak boleh dicicil, dunia usaha heboh dan ketar-ketir apa aturan lengkap dan ancaman sanksinya?
Kabar soal Tunjangan Hari Raya (THR) kembali memanas. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pemerintah mendadak menegaskan bahwa THR tidak boleh dibayarkan secara dicicil. Pernyataan ini langsung memicu kegaduhan di kalangan pengusaha. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah aturan ini benar-benar tanpa kompromi? Bagaimana dengan perusahaan yang sedang kesulitan arus kas? Dan apa konsekuensi jika ketentuan tersebut dilanggar?
Situasi ini membuat suasana semakin tegang. Di satu sisi, hak pekerja harus dipenuhi penuh dan tepat waktu. Di sisi lain, dunia usaha menghadapi tekanan finansial yang tak ringan. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan lengkapnya? Simak penjelasan selengkapnya di Berita dan Perspektif Isu Sosial ini.
Penegasan Pemerintah Soal THR Swasta
Pemerintah kembali mengingatkan perusahaan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja swasta tidak boleh dibayarkan secara dicicil. Pernyataan ini disampaikan oleh Menko Perekonomian dan didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran terkait THR tahun 2026.
Aturan tersebut menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, tanpa alasan apa pun, termasuk kondisi keuangan perusahaan atau perubahan jadwal hari raya. Ini menjadi penegasan atas peraturan yang telah lama berlaku. Pemerintah menargetkan agar pembayaran THR dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran (H-7) sehingga pekerja dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan hari raya dan konsumsi rumah tangga.
Dasar Hukum Dan Ketentuan THR
Ketentuan tentang THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan ini menetapkan hak pekerja atas THR penuh sesuai masa kerja.
Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan berhak menerima THR secara proporsional berdasarkan masa kerja mereka. Pemerintah menegaskan kembali ketentuan tersebut untuk memastikan agar hak pekerja tidak dilanggar, dan agar seluruh pekerja mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perundangan tanpa pengurangan atau penundaan.
Baca Juga: Publik Bertanya! Kenapa KPAI Desak RUU Pengasuhan Anak Disahkan?
Sanksi Bagi Perusahaan Yang Melanggar
Pemerintah juga memberlakukan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. Pelanggaran termasuk pembayaran terlambat atau dicicil bisa dikenai denda tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain denda, perusahaan yang menunda atau mencicil pembayaran THR dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum ketenagakerjaan dan menghadapi proses administratif lanjutan hingga pemeriksaan lebih lanjut. Langkah penegakan sanksi ini diambil untuk memastikan perusahaan tidak menunda atau mencicil kewajiban rutin yang sudah diatur oleh regulasi resmi pemerintah.
Dampak Kebijakan Pada Dunia Usaha
Penegasan larangan pencicilan THR mendapat respons dari berbagai kalangan pelaku usaha. Beberapa pengusaha mengaku perlu menyiapkan strategi keuangan lebih matang untuk memenuhi kewajiban ini tepat waktu. Di sisi lain, dunia usaha juga berharap pemerintah memberikan fleksibilitas atau dukungan tambahan terutama bagi usaha kecil dan menengah yang masih dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi.
Namun, pemerintah tetap menekankan bahwa hak pekerja perlu dipenuhi tanpa kompromi, karena THR bukan hanya soal kewajiban sosial tetapi juga mendorong konsumsi masyarakat menjelang hari raya yang bisa berdampak positif pada perekonomian nasional.
Peran THR Dalam Momentum Ekonomi
THR merupakan komponen penting dalam siklus belanja masyarakat menjelang Idulfitri. Dana ini membantu pekerja dan keluarga mempersiapkan kebutuhan hari raya, mulai dari konsumsi hingga transportasi pulang kampung. Pemerintah memproyeksikan bahwa pencairan THR secara penuh dapat turut mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di kuartal pertama tahun 2026.
Selain itu, ketentuan pembayaran THR juga mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak pekerja dalam situasi ekonomi yang dinamis, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.google.com
- Gambar Kedua dari kumparan.com
About the Author
