Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak kembali mencuat ke publik setelah Amir Hamzah mengaku merasa terhina atas pernyataan Bupati.
Ucapan tersebut memicu suasana tidak kondusif di tengah kegiatan halalbihalal Pemkab Lebak yang awalnya berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh keakraban, namun kemudian berubah menjadi tegang setelah pernyataan yang disampaikan Bupati dinilai menyentuh ranah pribadi Wakil Bupati di hadapan para pejabat dan aparatur sipil negara. Simak selengkapnya hanya di Berita dan Perspektif Isu Sosial.
Wakil Bupati Lebak Ungkap Rasa Terhina
Ketegangan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak mencuat setelah Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menyatakan dirinya merasa terhina atas pernyataan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya. Ucapan tersebut diduga menyinggung masa lalu pribadi Wakil Bupati yang pernah menjadi narapidana dalam kasus hukum beberapa tahun silam.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah kegiatan resmi di lingkungan Pemkab Lebak, yang awalnya berlangsung dalam suasana halalbihalal. Namun suasana berubah tegang setelah Bupati menyampaikan komentar yang kemudian dianggap menyerang secara personal oleh Wakil Bupati.
Amir Hamzah menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan jabatan maupun tugas pemerintahan, melainkan menyentuh ranah pribadi yang menurutnya tidak pantas disampaikan di ruang publik, apalagi dalam forum resmi pemerintahan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pernyataan Bupati Picu Ketegangan
Insiden tersebut terjadi saat kegiatan halalbihalal yang dihadiri oleh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lebak. Dalam sambutannya, Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya menyinggung sejumlah hal terkait jabatan dan batas kewenangan Wakil Bupati dalam struktur pemerintahan daerah.
Selain membahas soal tugas koordinasi, Bupati juga menyinggung masa lalu Wakil Bupati yang pernah tersangkut kasus hukum. Ucapan itu disampaikan di hadapan peserta acara, sehingga memicu reaksi spontan dari Amir Hamzah.
Menurut keterangan Amir, dirinya sempat bangkit dari tempat duduk dan berniat menyampaikan keberatan secara langsung kepada Bupati. Ia menilai ucapan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga merendahkan martabatnya di hadapan publik dan aparatur pemerintahan..
Baca Juga: Medsos Anak Resmi Dibatasi, Orang Tua Beri Dukungan Demi Kesehatan Digital
Sindiran Sudah Terjadi Berulang Kali
Amir Hamzah mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menerima pernyataan bernada sindiran dari Bupati Lebak. Ia menyebut sebelumnya juga pernah terjadi komunikasi yang menurutnya tidak etis dalam lingkungan pemerintahan.
Tidak hanya dirinya, Amir juga menyebut bahwa sejumlah kepala dinas dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lebak turut merasakan hal serupa. Ia menilai gaya komunikasi yang digunakan tidak mencerminkan etika pemerintahan yang seharusnya dijaga.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada suasana kerja di lingkungan birokrasi, karena hubungan antarpimpinan yang tidak harmonis tidak hanya berpotensi menimbulkan ketegangan internal, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas koordinasi antarinstansi serta menurunkan semangat kerja aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Komunikasi Pimpinan Dipertanyakan
Di tengah polemik tersebut, Wakil Bupati menilai bahwa secara umum pembangunan di Kabupaten Lebak sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sejumlah infrastruktur seperti jalan, pengairan, dan pelayanan publik disebut mengalami peningkatan.
Namun, ia menyayangkan adanya dinamika internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai dapat mengganggu citra pemerintahan daerah secara keseluruhan, meskipun di sisi lain berbagai capaian pembangunan telah menunjukkan hasil yang cukup positif dalam beberapa sektor.
Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati ini pun menjadi sorotan publik, karena terjadi di ruang terbuka saat kegiatan resmi pemerintah, yang seharusnya menjadi contoh komunikasi yang tertib dan profesional di lingkungan birokrasi daerah.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari jakarta.tribunnews.com